Logo

Panitia Antar Kementerian/ Lembaga Ke-6 Perumusan Rancangan Peranturan Presiden Tentang Audit Teknologi

JAKARTA - Rapat Panitia Antar Kemementerian/ Lembaga (PAK) Ke-6 Perumusan Rancangan Peranturan Presiden Tentang Audit Teknologi dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Bapak Jumain Appe.
Panitia Antar Kementerian/ Lembaga Ke-6 Perumusan Rancangan Peranturan Presiden Tentang Audit Teknologi

JAKARTA - Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan tinggi saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Audit Teknologi dimana pada hari senin tanggal 11 September 2017 pukul 10.00 – 13.00 WIB di lantai 3 ruang gedung D kantor kemenristekdikti Senayan dilaksanakan Rapat Panitia Antar Kementerian/ Lembaga (PAK), Rapat dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Bapak Jumain Appe dimana rapat tersebut dihadiri setidaknya oleh 33 kementerian/ lembaga terkait.

Dalam Penyusunan Raperpres Audit Teknologi setidaknya telah dilakukan Rapat Panitia Antar Kementerian/ Lembaga (PAK) setidaknya sudah dilakukan pertemuan yang ke-6 dimana telah banyak dilakukan pembahasan subtansi muatan Raperpres dengan memperhatikan masukan dan saran dari Kementerian Lembaga Anggota PAK.

Pada Rapat PAK ke-6 kemarin merupakan rapat Antar Kementerian yang terakhir dimana sebagian besar Kementerian Lembaga Anggota PAK sudah sepakat untuk melanjutkan Raperpres Audit Teknologi ketahapan selanjutnya yaitu masuk ke tahapan Harmonisasi peraturan perundangan di Kementerian Kumham.

Dalam perkembangannya saat ini Raperpers Audit Teknologi, setidaknya terdapat 41 pasal dengan 6 Bab bagian  dalamnya yaitu antara lain, 1) Ketentuan Umum yang meliputi penjelasan Pengertian dan Istilah serta tujuan dilakukan Audit Teknologi, 2) Pemberlakuan Audit Teknologi yang menjelaskan terkait Audit Teknologi Wajib dan Audit Teknologi Sukarela, 3) Komite Audit Teknologi, 4) Pelaksana Audit Teknologi, 5)Tata Cara Pelaksanaan Audit Teknologi,  dan 6) Pendanaan.

Dirjen penguatan inovas menyampaikan bahwa daya saing bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan inovasi teknologi nasional sehingga penguasaan teknologi di dalam negeri perlu dipacu dan difasilitasi, sedangkan perkembangan inovasi teknologi dunia yang sangat pesat dan diikuti dengan meningkatnya penggunaan teknologi di dalam negeri yang kurang terkendali dan memunculkan berbagai dampak negatif. Apabila penggunaan teknologi menyebabkan dampak negatif, maka kepentingan masyarakat dapat dirugikan. Untuk mencegah hal tersebut diperlukan pengkajian terhadap teknologi yang akan diterapkan dan/atau audit terhadap teknologi yang telah diterapkan di Indonesia. Melalui pengkajian dan audit teknologi, masyarakat dapat dilindungi dari kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan.

Hal ini merupakan bentuk perlindungan konsumen dan memfasilitasi pertumbuhan industri dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Banyak peristiwa  yang dapat  menggambarkan dampak negatif penerapan teknologi di dalam negeri dan di luar negeri. Misalnya, meledaknya pabrik kimia di Gresik, Jawa Timur tahun 2004, kasus pabrik pulp di Porsea, Sumatera Utara yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan, beroperasinya PLTGU Muara Tawar, Bekasi yang menimbulkan dampak kebisingan dan getaran terhadap penduduk di sekitarnya, kasus kapas transgenik di Sulawesi Selatan; kecelakaan pesawat terbang di Solo tahun 2005 yang membawa banyak korban jiwa.  Dari luar negeri dapat diambil sebagai contoh adalah kecelakaan PLTN Three Mile Island  Unit 2 dekat Middleton, Pennsylvania, AS,  pada tahun 1979; kecelakaan PLTN di Chernobyl , Ukraina, tahun 1986; meledaknya industri batu baterai di Bhopal, India dan  runtuhnya bendungan di China.

Praktik lain yang merugikan atau berpotensi merugikan yang terjadi sebagai akibat dari tidak terpantaunya penerapan teknologi di bidang pertanian dan pangan adalah : Masuknya produk teknologi modern bioteknologi transgenik untuk produk pertanian, apakah membahayakan kesehatan masyarakat, keselamatan jiwa, atau merusak ekosistem.  Penyebaran penyakit flu burung di berbagai daerah yang bisa jadi sebagai akibat dari praktik teknik budidaya ternak yang tidak memenuhi syarat;

Oleh karena itu untuk menjaga kepentingan masyarakat luas dari masuknya produk teknologi yang bersifat membahayakan keselamatan, kesehatan, bermutu rendah dan merugikan masyarakat baik secara terukur (tangible) atau tidak terukur  (intangible), pemerintah perlu melakukan suatu technology clearing house terhadap teknologi yang akan masuk dan akan digunakan oleh masyarakat.(DSI)

Prev Uji performan sapi lokal Sapi Sumba Ongole, Sapi Bali dan Peranakan Ongole
Next PROGRAM KEGIATAN SISTEM INOVASI TAHUN 2016