Logo

Urgensi Audit Teknologi Untuk Kemandirian Bangsa

Urgensi Audit Teknologi Untuk Kemandirian Bangsa

Hotel Bidakara - Jakarta, 9 Mei 2018

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan talk show bertajuk “Urgensi Audit Teknologi untuk Kemandirian Bangsa,”  9 Mei  2018 di Hotel Bidakara, Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wadah bertemunya stakeholders terkait pengembang, penggunaan dan pengambil kebijkan terkait teknologi yang bersifat strategis bagi kedaulatan bangsa. Talk show ini dimaksudkan untuk membangun sinergi, pemahaman, dan awareness semua pihak tentang peran dan urgensi Audit Teknologi untuk kemajuan Iptek Nasional, khususnya  bidang infrastruktur dan pertahanan untuk mewujudkan kemandirian bangsa.

Direktur Sistem Inovasi, Ophirtus Sumule melaporkan bahwa talk show dikemas dalam bentuk diskusi panel yang didahului dengan keynote speech Menteri PUPR M. Basuki Hadimuljono, kemudian narasumber utama Dirjen Penguatan Inovasi Jumain Appe dengan para panelis: Marzan Aziz Iskandar (Komite Kebijakan Industri Pertahanan);  Fajar Harry Sampurno (Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Kementerian BUMN); Gatot Dwianto (deputi bidang pengkajian kebijakan teknologi, BPPT); Daryatmo Mardiyanto (Anggota DPR RI Komisi VII) dan Yanuar Nugroho  (Deputi II KSP) dengan moderator Ashwin Sasongko (LIPI). Talk show dihadiri sekitar 200 peserta dari Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi,  Pemerintah Provinsi & Kabupaten/Kota, BUMN bidang Kontruksi dan Pertahanan dan Asosiasi Profesi.

Menristekdikti Mohamad Nasir dalam sambutannya menegaskan bahwa di era digital, khsusnya menghadapi revolusi industri 4.0, peran kontrol dan audit teknologi menjadi semakin krusial dan Audit Teknologi tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan, namun suatu upaya perbaikan yang dilakukan  melalui proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif terhadap aset teknologi berupa tindakan, pemilihan, penerapan, analisis dan evaluasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, substansi audit teknologi merupakan proses identifikasi, analisis dan evaluasi aset teknologi secara sistematis untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan, posisi terhadap kompetitor, status, kemampuan, potensi nilai komersial, kapasitas, prosedur dan kebutuhan, serta kemampuan inovasi dari organisasi/perusahaan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Selanjutnya, Dirjen Penguatan Inovasi Jumain Appe menjelaskan bahwa norma dan substansi Perpres Audit Teknologi (Rancangan) ini harus mampu merespon dan mendaptasi fenomena revolusi industri 4.0 yang membutuhkan kemampuan akuisisi, pengendalian dan pengawasan terhadap risiko dalam mengadopsi teknologi baru. Dalam proses manufaktur, fleksibilitas rantai nilai dan rantai suplai berlangsung secara paralel atau blockchain dan real time tidak lagi secara berantai/series dan gradual. Dimana penggunaan teknologi dalam tiga domain berbeda, yakni: pengumpulan data, transmisi, dan analisis didukung oleh peralatan akuisisi data, seperti sensor dan aktuator untuk mengumpulkan data yang dihasilkan dalam proses manufaktur dan bisnis yang mencerminkan efisiensi mesin, kualitas produk, lingkungan sekitarnya, biaya energi, biaya tenaga kerja, lokasi persediaan. 

Saat ini pemerintah sedang merancang kebijakan tentang Audit Teknologi yang sifatnya terintegrasi dan terbangun dalam suatu Sistem Audit Teknologi secara nasional, sebagai instrumen dalam menata fungsi kemandirian teknologi, inovasi, penguatan struktur industri, dan keamanan nasional serta perlindungan kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Rancangan Kebijakan Audit Teknologi berupa Peraturan Presiden telah melalui proses harmonisasi antar kementerian/lembaga, sehingga kita berharap akan segera ditetapkan. Dengan Kebijakan Audit Teknologi yang terintegrasi dan terkoordinir, maka obyek audit akan dapat diagendakan secara nasional.  Di samping itu, pelaksanaan penguatan kapasitas infratruktur audit teknologi, baik lembaga pelaksana audit teknologi auditor teknologi yang profesional dengan memahami konsep teknologi terkini sesuai dengan standar etik, akan dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

Urgensi audit teknologi pada dasarnya merupakan instrumen yang digunakan pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, aset negara dan peningkatan daya saing serta kemandirian bangsa. Audit teknologi akan berdampak signifikan jika dapat dilaksanakan secara lintas sektor baik di pusat maupun daerah. Sebagai tools, audit teknologi dapat juga digunakan dalam pengawalan proyek-proyek penting yang sifatnya strategis dan vital bagi negara maupun yang menjadi hajat hidup rakyat, seperti proyek infrastruktur dan pengadaan alutsista. Audit teknologi akan memberikan rekomendasi penting bagi pemerintah untuk menghindari dan meminimalkan risiko penerapan teknologi, disamping itu juga dapat memberikan rekomendasi bagi upaya perbaikan secara komprehensif dan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan strategi pengembangan, penerapan dan pemenuhan kebutuhan teknologi di masa depan.

Adapun tujuan Audit Teknologi adalah untuk melindungi keamanan nasional; mendorong Inovasi Teknologi nasional; meningkatkan efektivitas alih Teknologi untuk membangun kemampuan Teknologi nasional; mengendalikan dan mengoptimalkan penerapan Teknologi; melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan meningkatkan daya saing bangsa. Ruang lingkup audit teknologi mencakup unsur pendukung teknologi yang terdiri dari empat komponen, yaitu : (1) Technoware, yang melekat pada peralatan fisik; (2) Humanware, merujuk pada teknologi yang melekat pada orang seperti pengetahuan, keahlian, kebijakan, kreativitas, dan pengalaman; (3) Infoware, teknologi yang melekat pada software atau dokumen yang terdiri dari proses, teknik, metoda, teori, dan spesifikasi; dan (4) Organware, teknologi yang melekat pada institusi yang terdiri dari praktek managemen, hubungan, dan susunan organisasi.

Ke depan, Audit teknologi dikategorikan berdasarkan mandat pelaksanaannya,  yaitu: (1) Audit Teknologi Wajib (mandatory), yang dilaksanakan untuk kepentingan nasional khususnya untuk Teknologi impor; dan/atauTeknologi dalam negeri dengan konten teknologi yang bersifat strategis, teknologi tinggi dan teknologi beresiko tinggi; (2)  Audit Teknologi Sukarela (inisiatif dari entitas pengguna atau voluntary) merupakan audit yang dilaksanakan atas keinginan pemangku kepentingan terkait dan pemberlakuan audit  secara nasional dikoordinasikan oleh Menristekdikti dengan membentuk Forum Audit Teknologi yang keanggotaannya terdiri atas kementerian/lembaga terkait. (Dit. Sisnov)

Prev Uji performan sapi lokal Sapi Sumba Ongole, Sapi Bali dan Peranakan Ongole
Next Inovasi Teknologi IPAT-BO Tanam Padi Varietas Sidenuk di Kabupaten Kampar
Hakteknas ke 23 (10 Agustus 2018)