Logo

PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI

PROGRAM KEGIATAN SISTEM INOVASI

1.    REKOMENDASI KEBIJAKAN SISTEM INOVASI NASIONAL (SINAS)

Kegiatan rekomendasi kebijakan SINAS terdiri dari dua kegiatan yakni audit teknologi dan 

double tax deduction

 

A.   AUDIT TEKNOLOGI

                                                                                                                   

Sejalan dengan arus globalisasi dan perdagangan bebas mengakibatkan barang  dan jasa teknologi dari luar negeri akan masuk ke Indonesia dengan bebas. Dengan kondisi demikian,  masyarakat dihadapkan pada barang dan jasa teknologi dari luar negeri yang belum tentu teruji kesesuaiannya dengan kondisi lingkungan Indonesia, sehingga kemungkinan menyebabkan dampak negatif terhadap keamanan, kesehatan, dan keselamatan.

Apabila penggunaan teknologi menyebabkan dampak negatif, maka kepentingan masyarakat dapat dirugikan. Untuk mencegah hal tersebut diperlukan pengkajian terhadap teknologi yang akan diterapkan dan/atau audit terhadap teknologi yang telah diterapkan di Indonesia. Melalui pengkajian dan audit teknologi, masyarakat dapat dilindungi dari kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan.

Mekanisme pengaturan pelaksanaan audit teknologi disusun berdasarkan siklus perjalanan inovasi teknologi di Indonesia dengan menempatkan posisi audit teknologi pada tahap setelah penerapan teknologi. Substansi audit teknologi meliputi aspek kelayakan tekno ekonomis, daya saing, dan aspek perlindungan publik. Institusi pelaksana audit teknologi meliputi institusi pemerintah maupun swasta yang ada di Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi penelitian, pengembangan, dan audit teknologi.

Tujuan

  1. Memetakan dan merumuskan konsep pemikiran mengenai pentingnya Rancangan Peraturan Presiden tentang Audit Teknologi ditinjau dari aspek filosofis, sosiologis, politis, yuridis dan tekno-ekonomis
  2. Memetakan dan merumuskan pokok-pokok pikiran yang akan menjadi bahan dan dasar penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Audit Teknologi.

Sasaran

  1. Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap kualifikasi kompetensi dan praktik auditor teknologi, sehingga dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan kode etik, standar dan pedoman audit teknologi;
  2. Memperkuat peran audit teknologi di Indonesia dalam rangka mewujudkan pemanfaatan teknologi yang layak terap dan berkelanjutan, guna meningkatkan daya saing, nilai tambah, tata kelola penerapan dan pemanfaatan teknologi, serta mendorong kemandirian bangsa.

                                      

 

Manfaat/ Dampak Kegiatan

Audit Teknologi  diharapkan dapat bermanfaat untuk :

  1. Bahan pemetaan dan analisis hukum dan kebijakan yang ada keterkaitnya dengan audit teknologi;
  2. Bahan pemetaan lembaga-lembaga audit yang telah dimiliki Indonesia dalam upaya perlindungan publik;
  3. Bahan dasar/acuan bagi penyusunan Draft Rancangan Peraturan Presiden tentang Audit Teknologi;
  4. Bahan pembahasan dalam forum konsultasi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Rancangan Peraturan Presiden tentang Audit Teknologi;
  5. Bahan dasar keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Peraturan Presiden tentang Audit Teknologi, yang disiapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi selaku Pemrakarsa.

 

B.   INSENTIF PAJAK BAGI USAHA YANG MELAKSNAKAN DI  RND

 

Di era pengetahuan dewasa ini, peningkatan daya saing merupakan salah satu tumpuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (kemakmuran), membangun kemandirian, dan memajukan peradaban bangsa. Semakin dipahami bahwa daya saing tidak sekedar dipengaruhi oleh sumber daya alam saja, melainkan juga faktor-faktor buatan (fikir dan ikhtiar), terutama pengetahuan yang dikembangkan, dimanfaatkan dan disebarluaskan untuk mendorong berkembangnya inovasi dan difusinya secara terus-menerus. Perkembangan perekonomian internasional yang berkecenderungan didominasi oleh aktivitas dan produk yang semakin sarat dengan pengetahuan, semakin menyisihkan posisi negara-negara yang masih banyak bergantung kepada aktivitas dan produk bernilai tambah rendah.

 

Salah satu permasalahan dan tantangan dalam pembangunan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (iptekin) adalah kontribusi iptekin untuk perekonomian nasional masih relatif rendah, ini berarti bahwa inovasi hasil litbangyasa belum optimal memberi dukungan kepada sektor produksi barang dan jasa agar dapat lebih efisien, lebih produktif, menciptakan nilai tambah dan berdaya saing. Sementara itu menurut World Economic Forum (WEF)  daya saing Indonesia pada posisi ke 41 dari 138 negara, dan masih dibawah negara ASEAN seperti Singapura (2), Malaysia (25) dan Thailand (34).

Dalam konteks tersebut di atas, tugas pemerintah adalah bagaimana melakukan penguatan sistem inovasi dengan merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya inovasi dan bisnis. Salah satu upayanya adalah akan dikaji untuk mengeluarkan instrumen kebijakan insentif pajak double tax deduction sebagai insentif bagi dunia usaha/industri untuk melakukan kegiatan litbangyasa sendiri dan atau berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga litbangyasa dan atau mengadopsi inovasi dari perguruan tinggi/lembaga litbangyasa. Instrumen kebijakan ini sebenarnya bukan hal yang baru, di negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Brazil, Inggris dan beberapa negara lainnya sudah dilaksanakan.

Pengurangan pajak berganda (double tax deducton) merupakan insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada dunia usaha (industri). Insentif pajak untuk kegiatan penelitian dan pengembangan telah banyak dilakukan di berbagai negara. Insentif pajak untuk kegiatan R&D umumnya terdiri dari tiga bentuk: (1) penangguhan pajak (tax deferrals), yaitu insentif untuk penundaan pembayaran pajak, seperti kelonggaran penyusutan (depreciation allowance); (2) kelonggaran pajak (tax allowances) atau investment allowance adalah fasilitas perpajakan yang diberikan dalam bentuk pengurangan basis pengenaan pajak untuk kegiatan tertentu atau penambahan jumlah biaya yang dapat mengurangi pendapatan kotor yang kena pajak; dan (3) kredit pajak (tax credit) atau jumlah tertentu yang dikurangkan dari kewajiban pajak. Pengurangan pajak berganda (double tax deduction) merupakan salah satu jenis tax allowances.

Insentif double tax deduction adalah insentif pengurangan pajak karena biaya penelitian dan pengembangan (R&D expense) yang merupakan bagian dari biaya operasi (operating expenses) besarnya dikalikan dua (double - dari sebenarnya), sehingga jumlah pendapatan sebelum pajaknya dalam perhitungan Laporan Laba-Rugi (Income Statement) menjadi berkurang. Insentif yang berupa dana segar (karena tidak dibayarkan untuk pajak), yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif terutama untuk meningkatkan kegiatan riset dan pengembangan perusahaan.

Dalam Laporan Laba-Rugi, biaya riset dan pengembangan (resarch and development - R&D expense) menjadi salah satu kegiatan dalam biaya operasi (operating expense). Biaya ini akan menjadi biaya yang akan mengurangkan pendapatan kasar (gross profit) untuk menjadi pendapatan operasi yang akan terkena pajak (pendapatan sebelum pajak - earning before tax). Jika biaya R&D ini membesar, maka pendapatan operasi akan mengecil, begitu juga dengan pendapatan sebelum pajaknya. Pendapatan sebelum pajak mengecil menyebabkan beban perusahaan untuk membayar pajak juga menjadi mengecil. Pengurangan jumlah pajak yang dibayarkan inilah yang menjadi insentif.

Dari hasil analisis kriteria Industri apa yang akan dipertimbangkan untuk mendapatkan double tax deduction dilakukan beberapa pendekatan yaitu: Pertama dengan mempertimbangkan prioritas pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan UU 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan turunannya yang mencakup Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019. Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (RIPIN 2015-2035) dan ketiga analisis lainnya dengan metoda-metoda tertentu.

Mengacu pada RPJPN 2005-2025 dan untuk menjaga kesinambungan dengan apa yang telah dilakukan pada periode lima tahun sebelumnya, pembangunan Iptek ditujukan untuk mendukung bidang-bidang sebagai berikut: Pangan, Energi, Teknologi dan Manajemen Transportasi, Teknologi Infomasi dan Komunikasi, Teknologi Pertahanan dan Keamanan, Teknologi Kesehatan dan Obat, dan Material Maju yang setelah dianalisis dengan Penetapan Industri Prioritas Penetapan industri prioritas dalam RIPIN 2015-2025 dilakukan dengan mempertimbangkan: 1. Industri Pangan; 2. Industri Farmasi, Kosmetik Dan Alat Kesehatan; 3. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, Dan Aneka; 4. Industri Alat Transportasi; 5. Industri Elektronika Dan Telematika/ICT; 6. Industri Pembangkit Energi; 7. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, Dan Jasa Industri; 8. Industri Hulu Agro; 9. Industri Logam Dasar Dan Bahan Galian Bukan Logam; dan 10. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas Dan Batubar    

Untuk mendorong insentif double tax deduction ini menjadi kebijakan resmi pemerintah, maka perlu ditindaklanjuti secara intensif. Lembaga-lembaga negara yang punya kewenangan dalam membuat kebijakan insentif keuangan bagi industri, terutama Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan dan Kemenetrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi perlu melakukan sinergi untuk merumuskan kebijakan dalam bentuk peraturan perundangan (UU, PP, Perpres dan Peraturan Menteri). Hal ini untuk memudahkan industri dalam menerapkan insentif ini dalam mendorong daya saing mereka.

 

Tujuan

Tujuan kegiatan adalah memberikan rekomendasi kebijakan tentang double tax deduction di bidang penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi kepada pelaku usaha/ industri, sehingga pelaku usaha terdorong untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan sendiri atau memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan dari lembaga litbang dan perguruan tinggi, sehingga sistem inovasi nasional dapat berkembang.

 

Sasaran

  1. Inventarisasi masalah yang dihadapi pelaku usaha/ industri, mengapa mereka sulit untuk melakukan penelitian dan pengembangan sendiri atau menggunakan hasil penelitian dan pengembangan dari lembaga litbang dan perguruan tinggi.
  2. Inventarisasi kriteria yang harus dipenuhi industri untuk memperoleh insentif double tax deduction dalam kegiatan penelitian dan pengembangan.
  3. Tersusunnya rekomendasi kebijakan penerapan double tax deduction di industri untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di industri sendiri atau memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan dari lembaga litbang dan perguruan tinggi.
  4. Tersusunnya kajian akademik peraturan double tax deduction untuk kegiatan penelitian dan pengembangan di industri.

 

C.   KAJIAN PENGEMBANGAN UNIT-UNIT INTERMEDIASI – TTO (TECHNOLOGY TRANSFER OFFICE)

Urgensi Kajian ini adalah dikarenakan 1) Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang (Penelitian dan Pengembangan) belum optimal, hal ini ditunjukkan oleh masih rendahnya kontribusi iptek bagi sektor industri, belum termanfaatkannya hasil penelitian iptek secara optimal, dan belum optimalnya intermediasi iptek antara penyedia dan pengguna iptek, serta belum tersedianya lembaga keuangan yang mendorong komersialisasi kekayaan intelektual. 2) Dalam rangka mendorong proses alih teknologi terutama untuk komersialisasi kekayaan intelektual di Indonesia, maka peran perguruan tinggi sangat penting terutama untuk mendorong kegiatan penelitian dalam sektor ekonomi/industri melalui kemitraan peneliti dengan pelaku usaha untuk meningkatkan daya ungkit sumberdaya. 3) Untuk mewujudkan peran perguruan tinggi dalam proses alih teknologi untuk komersialisasi kekayaan intelektual tersebut maka pengembangan lembaga intermediasi teknologi menjadi penting untuk membantu proses alih teknologi, menumbuhkan inovasi di industri/IKM melalui jaringan kolaborasi antara stakeholder.

Output dari kajian ini adalah: 1) Naskah Akademis Peraturan Menteri Ristekdikti tentang Lembaga Intermediasi Alih Teknologi di Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang. 2) Draft Rancangan Peraturan Menteri Ristekdikti tentang Lembaga Intermediasi Alih Teknologi di Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang.

Rencana tindak lanjut untuk tahun depan adalah 1) Pengajuan Peraturan Menteri Ristekdikti tentang Lembaga Intermediasi Alih Teknologi di Perguruan Tinggi, melalui Penyempurnaan Naskah Akademis dan Draft Rancangan Peraturan Menteri Ristekdikti tentang Lembaga Intermediasi Alih Teknologi di Perguruan Tinggi dan Uji publik Draft Rancangan Peraturan Menteri Ristekdikti tentang Lembaga Intermediasi Alih Teknologi di Perguruan Tinggi. 2) Indikasi program dalam rangka pengembangan dan penguatan Lembaga Intermediasi Alih Teknologi di Perguruan Tinggi:

  • Pengembangan dan penguatan kelembagaan Lembaga Intermediasi Alih Teknologi.
  • Pengembangan dan penguatan layanan Lembaga Intermediasi Alih Teknologi.
  • Peningkatan kapasitas SDM Lembaga Intermediasi Alih Teknologi.
  • Pengembangan dan penguatan proses bisnis Lembaga Intermediasi Alih Teknologi.
  • Pengembangan dan penguatan kebijakan dan prosedur Lembaga Intermediasi Alih Teknologi.
  • Penyusunan skema pembiayaan Lembaga Intermediasi Alih Teknologi.
  • Advokasi dan sosialisasi kelembagaan Intermediasi Alih Teknologi.
  • Penilaian dan penghargaan layanan Lembaga Intermediasi Alih Teknologi terbaik.
  • Pembentukan forum atau asosiasi Lembaga Intermediasi Alih Teknologi Indonesia.

 

Tujuan/Maksud Kegiatan

Tujuan kajian ini adalah penyusunan materi teknis sebagai dasar penyiapan peraturan bagi kelembagaan intermediasi - TTO (Technology Trnasfer Office) di perguruan tinggi dan lembaga litbang untuk mendorong percepatan pelaksanaan alih teknologi dan penguatan unit-unit intermediasi-TTO dalam pelaksanaan alih teknologi di perguruan tinggi dan lembaga litbang.

Sasaran

Sedangkan sasaran yang diharapkan dari kegiatan kajian ini adalah:

  1. Tersusunnya materi teknis untuk peraturan mengenai kelembagaan intermediasi - TTO di perguruan tinggi dan lembaga litbang.
  2. Tersusunnya draft peraturan tentang kelembagaan intermediasi - TTO di perguruan tinggi dan lembaga litbang.

 

Manfaat/Dampak Kegiatan                     

Manfaat dalam kajian ini adalah: sebagai referensi taktis, teknis dan praktis dalam pelaksanaan pembentukan lembaga intermediasi di perguruan tinggi dan lembaga litbang.

 

D.  KAJIAN IDENTIFIKASI PRODUK INOVASI DI PERGURUAN TINGGI SWASTA, LPK DAN LPNK

 

Visi Kemenristekdikti adalah “Terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa”. Sementara misinya adalah meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas; dan Meningkatkan kemampuan Iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi. Salah satu sasaran strategis yang ditetapkan adalah menguatnya kapasitas inovasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) dari menguatnya kapasitas inovasi adalah meningkatnya jumlah “produk inovasi” (produk hasil litbang yang telah diproduksi dan dimanfaatkan pengguna).

Permasalahannya adalah apa kriteria Produk Inovasi? Apakah Hasil litbang yang sudah mencapai TRL minimal 7, atau hasil riset yang sudah diproduksi dan sudah dijual di pasar dan dimanfaatkan oleh pengguna?  Selanjutnya, apakah data tentang Produk Inovasi sudah ada yang siap untuk dijadikan acuan dalam mengukur pencapaian IKU Kemenristek-Dikti?  Sebagaimana sudah diketahui, saat ini telah ada beberapa basis data yang dikembangkan Kemenristek-Dikti seperti Simlitabmas, Forlap dan model SAST.  Apa saja yang belum tercakup dalam basis data tersebut dan bagaimana memastikan basis data Produk Inovasi akan tersedia secara berkelanjutan. Program insentif apa yang tepat untuk mendorong meningkatnya Produk Inovasi? Pertanyaan dan permasalahan tersebut merupakan alasan pentingnya kagiatan  Kajian Identifikasi Produk Inovasi di Perguruan Tinggi Swasta, LPK dan LPNK.

 

Tujuan/Maksud Kegiatan

Tujuan dari kegiatan ini adalah menyusun satu basis data produk inovasi dalam satu sistem informasi sehingga data/informasi setiap produk inovasi dari setiap lembaga litbang dan perguruan tinggi dapat disajikan secara detail, cepat, akurat dan menarik yang dapat digunakan dalam pembinaan hilirisasi dan komersialisasi produk inovasi secara efektif.

 

Sasaran

Sedangkan sasaran yang diharapkan dari kegiatan kajian ini adalah:

  1. Melakukan inventarisasi dan investigasi terhadap semua produk inovasi yang dihasilkan oleh lembaga litbang dan perguruan tinggi. Pada bagian ini terkandung makna tentang obyek inventarisasi yaitu Perguruan Tinggi, LPNK dan LPK .
  2. Memastikan diperolehnya semua data/ informasi terbaru (up to date) yang berkaitan dengan produk inovasi. Untuk memperoleh kepastian data yang diperoleh Up to date maka yang terlebih dahulu dipastikan adalah instrumen pengumpulan data harus valid dan reliabel. Valid artinya instrumen mampu mengukur apa yang ingin diukur, sedang reliabel artinya intrumen tersebut memiliki konsistensi yang baik serta handal.
  3. Menyajikan dalam bentuk sistem informasi manajemen yang berbasiskan komputer.
  4. Menganalisis produk inovasi yang identifikasi menjadi daftar kebutuhan akan pengembangan inovasi agar siap dikomersialisasi ke pengguna.

 

Manfaat/Dampak Kegiatan

Manfaat dalam kajian ini adalah adalah:

  • Untuk mengelola program penguatan inovasi.
  • Untuk memperoleh manfaat ekonomi dari invensi dengan komersialisasi.
  • Untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam tujuan strategis secara menyeluruh.
  • Untuk masuk dan keluar dari teknologi lebih cepat dan lebih efisien.
  • Untuk mencapai transfer teknologi.
  • Untuk mengurangi waktu pengembangan produk baru.
  • Untuk mengelola program besar yang kompleks & interdisipliner dan sistemik.

 

E.   REKOMENDASI KEBIJAKAN MENGENAI KEMITRAAN STRATEGIS

 

Dalam kecenderungan perkembangan ekonomi yang makin berbasis pengetahuan (knowledge-based economy), dimensi strategis biasanya terkait dengan isu inovasi, teknologi dan kompetisi global yang makin ketat dan dinamis.  Sumber daya iptek di industri nasional masih sangat rendah, sehingga pilihan bermitra pada dasarnya karena menyadari kekurangan sumber daya untuk berkompetisi pada persaingan yang makin ketat.  Mendorong terjadinya kemitraan strategis yang melibatkan Perguruan Tinggi-Industri-Pemerintah-Masyarakat dalam bidang penelitian dan inovasi merupakan satu usaha untuk meningkatkan daya saing dan mendukung strategi pembangunan ekonomi.

Kemitraan strategi merupakan kolaborasi sinergis antara dua atau lebih pelaku dalam bidang spesifik yang dinilai strategis.  Kemitraan strategis yang melibatkan Perguruan Tinggi-Industri-Pemerintah-Masyarakat memberikan manfaat yang dapat meningkatkan daya saing, diantaranya adalah adanya pembangunan jaringan bisnis, pembagian resiko, dan mempercepat proses difusi teknologi dari sumber teknologi ke pengguna teknologi melalui mekanisme alih teknologi yang optimal.

Untuk kemanfaatan maksimum upaya pengembangan kemitraan strategis, maka upaya terpadu peningkatan rantai nilai (value chain) suatu industri secara sistemik sangat penting dan karenanya digunakan pendekatan klaster industri.  Pendekatan dan proses tersebut diharapkan menghasilkan rancangan potensi kemitraan strategis dalam rangka penguatan sistem inovasi, gagasan awal agenda pengembangan kemitraan dan implikasi kebijakan.  Strategi penting untuk menumbuhkembangkan kemitraan strategis iptek adalah: 1). Mendukung peningkatan kapasitas perguruan tinggi, lembaga pemerintah dan para pemangku kepentingan agar mampu mengembangkan budaya positif bagi pengembangan kemitraan strategis yang sinergis dan saling menguntungkan; 2). Memberikan fasilitasi, kemudahan, dukungan dan insentif untuk mendorong kemitraan iptek dan mendorong pengembangan “model bisnis” yang tepat; 3). Mendorong iklim yang kondusif bagi perkembangan kemitraan iptek; 4). Mendorong penyediaan, pertukaran informasi (basis data dan sistem informasi) serta pengembangan komunikasi antarpihak yang mendukung berkembangnya kemitraan; dan 5). Membangun sistem kelembagaan yang mengintegrasikan seluruh pelaku kemitraan.

Keberhasilan kemitraan strategis ditentukan beberapa faktor kunci, yaitu: 1). Potensi nilai yang diperoleh dari kemitraan; 2). Rasa saling percaya (trust) di antara pihak yang bermitra, dibuktikan dengan komunikasi efektif dan komitmen tinggi pihak yang terlibat; 3). Sumber daya, kapabilitas, keterampilan dan manajemen yang tepat dan memadai; 4). Iklim yang kondusif melalui kebijakan pemerintah, pengorganisasian kemitraan, komitmen manajemen tertinggi pihak yang bermitra.

Panduan konsorsium inovasi meliputi pembentukan kelembagaan konsorsium; mulai dari seleksi anggota konsorsium, membangun komitmen, menetapkan dan menyepakati tujuan bersama, penyusunan dokumen rencana dan roadmap, dan menetapkan mekanisme operasional dan tata kelola.  Mekanisme dan tatakelola konsorsium menjadi faktor penting pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung dengan baik dan lancar dan mendorong keterlibatan aktif anggota dalam mencapai tujuan bersama yang disepakati.  Perlu indikator keberhasilan untuk memantau dan mengevaluasi kemitraan strategis dalam kelancaran pengelolaan dan pencapaian tujuan bersama.

 

Tujuan/Maksud Kegiatan

Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan dari kegiatan ini adalah:

  1. Mengkaji kemungkinan pengembangan kemitraan strategis yang merupakan kerjasama Iptek jangka panjang antara lembaga-lembaga litbang dengan badan usaha.
  2. Mengidentifikasi model dan mekanisme kemitraan antara sumber-sumber teknologi (lembaga litbang/perguruan tinggi) dengan pengguna teknologi (industri).
  3. Merumuskan kebijakan pengembangan kemitraan strategis antara lembaga-lembaga litbang/perguruan tinggi dengan badan usaha/industri.

Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:

  1. Tersusunnya kajian tentang potensi pembentukan kemitraan strategis antara lembaga litbang/Perguruan Tinggi dengan badan usaha/ industri,
  2. Tersusunnya modalitas kemitraan strategis yang perlu dikembangkan,
  3. Tersusunnya rekomendasi dan alternatif kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya kemitraan strategis antara lembaga litbang/Perguruan Tinggi dengan badan usaha/ industri.

                                                                            

Manfaat/Dampak Kegiatan

Beberapa insentif yang diberikan untuk meningkatkan kualitas output hasil litbang serta upaya untuk peningkatan pemanfaatan hasil litbang telah telah mensyaratkan adanya pembentukan konsorsium dalam kemitraan diantara perguruan tinggi dan lembaga litbang dengan pelaku industri atau dunia usaha dan lembaga penunjang lainnya. Kemitraan ini dimaksudkan agar terjadi kerjasama untuk melakukan litbang dan menghasilkan produk litbang yang dibutuhkan dan bermanfaat dalam sektor produksi atau bernilai komersial.  Akan tetapi dalam pembentukan konsorsium belum ada panduan atau pedoman yang menjadi acuan bagaimana konsorsium dibentuk dan bekerja.

Kajian ini dimaksudkan untuk menghasilkan output yang dapat dijadikan pedoman pembentukan konsorsium mulai dengan mengidentifikasi tema dan pelaku, memilih dan menentukan mitra, membangun komitmen dan berbagi peran, mempersiapkan kerjasama dan membentukan kelembagaan.  Tahapan berikutnya adalah operasionalisasi konsorsium dalam tatakelola dan mekanisme yang menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peta jalan atau grand design yang telah ditetapkan atau disepakati. Selanjutnya bagaimana pembiayaan menjamin keberlangsungan operasional konsorsium dan indikator keberhasilan diukur untuk memastikan pencapaian hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

F.   REKOMENDASI KEBIJAKAN PRA KOMERSIAL

 

Kendala utama yang dihadapi pemerintah dalam pemanfaatan barang purwarupa adalah tidak ada aturan yang mengatur tentang pemanfaatan barang purwarupa secara spesifik. Kegiatan kajian ini pada dasarnya merupakan Penyusunan Naskah Akademik, sehingga metode yang digunakan adalah metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum. Dengan berbasis pada metode penelitian hukum maka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang Pemanfaatan Barang Purwarupa ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan/library research/textual analysis  yang menelaah data sekunder berupa: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk melengkapi hasil analisis yuridis normatif, maka dilakukan Focus Group Discussion ( FGD)  yang melibatkan para pemangku kepentingan serta para pakar dibidangnya. Kegiatan kajian penyusunan Naskah Akademik ini juga disusun menggunakan need assessment. Need assessment dimana dilakukan analisis prospektif untuk melihat kebutuhan yang diperlukan oleh user. Dengan karakteristik barang Purwarupa yang berbeda dengan barang komersial lainnya, maka perencanaan dan pengadaannya perlu diatur secara tersendiri dimana  Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berperan sebagai regulator dan fasilitator dalam pemanfaatan barang Purwarupa oleh Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Perguruan Tinggi. Draft Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi tentang Pemanfaatan Barang Purwarupa memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat operasional dan langsung dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, beberapa ketentuan yang bersifat sangat teknis tidak diatur secara langsung dalam draft Peraturan Menteri tersebut tetapi diamanatkan untuk disusun dalam peraturan yang lebih rendah. Hal ini sudah jamak dilakukan dalam proses penyusunan peraturan sebab ketentuan yang sangat teknis bersifat dinamis dan membuka peluang perubahan dalam waktu yang tidak terlalu lama sesuai kebutuhan.  

 

Tujuan/Maksud Kegiatan

Tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut

  1. Menyusun konsep pemanfaatan barang Purwarupa yang terintegrasi dalam satu sistem database sehingga masyarakat, instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah, Perguruan Tinggi maupun Lembaga Litbang dalam melakukan inovasi berpedoman pada satu sistem dan data base nasional;
  2. Menentukan kriteria/batasan produk inovasi yang layak mendapatkan kebijakan Purwarupa.
  3. Merumuskan rancangan kebijakan untuk Pemanfaatan barang purwarupa

 

Sasaran   

Sasaran kegiatan ini antara lain :

  1. Tersusunnya kualifikasi teknis produk hasil industri yang layak mendapatkan kebijakan pre komersial
  2. Tersusunnya naskah akademis pemanfaatan barang purwarupa produk hasil inovasi nasional untuk mendorong hilirisasi iptek
  3. Tersusunnya draft usulan Revisi Permenristekdikti Pemanfaatan Barang Purwarupa

 

Manfaat/Dampak Kegiatan

Manfaat dalam kajian ini adalah Adalah :

  1. Memberikan pandangan, alasan baik teoritik, empirik, mengenai urgensi penyusunan produk hukum tentang pemanfaatan barang purwarupa
  2. Menghasilkan produk hukum yang mengatur tentang pemanfaatan hasil inovasi khususnya oleh instansi pemerintah maupun masyarakat pada umumnya
  3. Memberikan batasan dan mekanisme yang jelas mengenai krteria dan pemanfaatan produk inovasi sebagai barang purwarupa melalui aturan hukum yang dihasilkan
  4. Melalui peraturan hukum ini diharapkan terjadi peningkatan pemanfaatan produk inovasi nasional berupa barang purwarupa baik dilingkungan instansi pemerintah, dunia industri maupun masayarakat pada umumnya

 

2.    REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA)

Pada Rekomendasi Kebijakan SIDa, dua rekomendasi tersebut adalah Kebijakan Wahana Inovasi Untuk Mendorong Penguatan Inovasi Dan Program Regionalisasi Inovasi dan Rekomendasi kebijakan Indeks Inovasi Daerah. Detil setiap kegiatan akan diperlihatkan pada uraian di bawah ini.

A.   REKOMENDASI WAHANA INOVASI UNTUK MENDORONG PENGUATAN INOVASI DAN PROGRAM REGIONALISASI INOVASI

 

Kunci kemajuan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, tapi juga oleh inovasi serta kreativitas untuk menghasilkan produk dan jasa yang menjadi kebutuhannya. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, penerapan dan kerekayasaan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan sosial. Wahana inovasi adalah sarana untuk mengembangkan penerapan praktis atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam proses produksi dan memberikan kemanfaatan ekonomi dan sosial.  Wahana inovasi juga berfungsi untuk meningkatkan interaksi antara akademisi, bisnis dan pemerintah dan masyarakat. Kawasan berbasis teknologi seperti science park, techno park, technopolis, technopolitan, innovation cluster dan pusat unggulan iptek  adalah bentuk wahana inovasi.

Perguruan tinggi sebagai pusat ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki posisi strategis dalam menciptakan masyarakat berbasis pengetahuan, dan transformasi menuju peradaban modern. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagai bagian penyelenggaraan pendidikan nasional, merupakan amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, agar Pemerintah memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.  Dalam menjalankan peran strategis dalam meningkatkan daya saing bangsa, perguruan tinggi dengan aset dan modal intelektualnya tidak saja dituntut mampu mewujudkan dharma pendidikan dengan menghasilkan SDM profesional dan kreatif, tetapi juga mampu mewujudkan dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan menghasilkan karya penelitian yang dapat diterapkan bagi kemaslahatan bangsa, negara, dan umat manusia.  Perguruan Tinggi berada dan sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteran umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hasil penelitian di perguruan tinggi, menurut Undang-Undang Pendidikan Tinggi  pasal 46 UU 12 2012, diantaranya bermanfaat untuk peningkatan kemandirian bangsa, kemajuan dan daya saing, pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional.  Hasil penelitian di perguruan tinggi wajib disebarluaskan.  Semakin berkembangnya semangat entrepreneurial university, interaksi perguruan tinggi dan lembaga litbangyasa dengan masyarakat pengguna menjadi semakin penting.  Hasil identifikasi dan kajian inovasi perguruan tinggi negeri menunjukkan bahwa potensi inovasinya cukup tinggi dan sangat beragam.  Keluaran penelitian perguruan tinggi yang menjadi inovasi atau telah diterapkan industri dan masyarakat masih terbatas.  Penyebabnya antara lain karena produk penelitian berupa kekayaan intelektual, publikasi atau tulisan ilmiah, keluarannya masih memerlukan tahapan lanjutan agar dapat memberikan kemanfaatan ekonomi atau sosial. 

Penguatan inovasi dapat dilakukan melalui regulating, executing, dan empowering.  Regulating meliputi kebijakan dan harmonisasi kebijakan sektoral; executing mencakup pendanaan inovasi, kolaborasi dengan industri, start-up dan klaster inovasi; dan empowering mencakup peningkatan kapasitas, kapabilitas, difusi, diseminasi, standarisasi dan sertifikasi.  Sinergi program dan insentif pengembangan wahana inovasi yang meningkatkan interaksi, akses dan manfaat untuk para pihak dengan regulasi yang mendorong menghasilkan inovasi perlu terus dikembangkan untuk mendapatkan praktek baik terbaik peningkatan peran dan kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah.

 

Tujuan/Maksud Kegiatan

Tujuan dari studi ini adalah menyusun rekomendasi kebijakan wahana inovasi untuk mendorong penguatan inovasi dan program regionalisasi inovasi dalam rangka meningkatkan potensi dan hasil inovasi perguruan tinggi di Indonesia.

 

Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:

  1. Terinventarisasinya bentuk-bentuk wahana inovasi di Indonesia untuk mendorong penguatan inovasi di Indonesia.
  2. Terinventarisasinya data potensi dan hasil inovasi di beberapa Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia.
  3. Rekomendasi kebijakan kewajiban perguruan tinggi (PT) untuk menghasilkan produk inovasi minimal 1 (satu) produk inovasi per tahun berupa Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi.

 

 

B.   REKOMENDASI KEBIJAKAN INDEKS INOVASI DAERAH

 

Dalam rangka mengatasi kesenjangan daya saing antar daerah kabupaten/kota yang masih cukup besar, maka diperlukan langkah strategis untuk mengurangi gap kesenjangan tersebut dengan melakukan identifikasi dan penyusunan model pengukuran indeks daya saing daerah. Komponen utama (pilar), indikator dan atribut yang menjadi dasar penyusunan indeks daya saing daerah merupakan adopsi sebagaian konsep GCI, GII), Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri, Indeks Daya Saing Pemerintah Daerah (LAN) dan Indeks Daya Saing Daerah Pelayanan Publik dari Kemenpan RB. 

Aspek pengukuran baik metodologi maupun seleksi pilar, indikator dan atribut pengukuran indeks daya saing di daerah disusun dengan mengadopsi berbagai program kementerian dan lembaga sehingga menjadi kebijakan nasional untuk mendorong sinergi program antarsektor untuk peningkatan produktivitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kepemipinan daerah yang inovatif.  Selain itu, juga dapat digunakan sebagai alat (tools) untuk menilai dan mengukur keberhasilan dan perlunya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kegiatan penguatan inovasi oleh Pemerintah, khususnya Kemenristekdikti (Kepmen No. 333/M/KPT/2016 tentang Indikator Kinerja Utama 2015-2019). 

Metode  yang digunakan dalam  penyusunan  model  pengukuran indeks  daya saing di  daerah  adalah studi  literature (desk study)  dan  telaah terhadap model-model   pengukuran indeks  inovasi (pilar, indikator dan atributnya). Sedangkan pada kegiatan Penyusunan Naskah Akademik, metode yang digunakan adalah metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum. Dengan berbasis pada metode penelitian hukum maka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Presden tentang Indeks Daya Saing  menggunakan metode yuridis normatif sesuai peraturan yang berlaku. Melalalui kegiatan ini telah teridentifikasi berbagai komponen yang meliputi pilar, indikator dan atribut serta model pengukuran indeks daya saing daerah.

Pilar yang tersusun sebanyak 12 yang terbagi menjadi 3 kategori yaitu : 1) Kategori Factor Driven yang meliputi pilar kelembagaan, infrastruktur, Bisnis dan ekonomi serta kesehatan; 2) Kategori Efisiensi Driven yang terdiri dari pilar SDM, Pendidikan dan pelatihan, Efisiensi Pemasaran Produk, Ketenagakerjaan, Akses Finansial dan ukuran Pasar; 3) Kategori Innovation Driven meliputi pilar tingkat kesiapan teknologi, kemudahan berusaha dan inovasi. Karena umumnya indeks diukur dengan menggunakan skala numerik, maka pengukuran setiap komponen utama beserta indikator-indikator pembentuknya juga umumnya diukur dengan menggunakan skala numerik. Jika atribut setiap indikator telah dirumuskan dan atribut pengukurannya telah tersedia, maka dilakukan agregasi dari seluruh atribut menjadi suatu indikator pembentuk komponen utama, kemudian agregasi dari seluruh indikator menjadi suatu komponen utama dan terakhir melakukan agregasi dari seluruh komponen utama menjadi Indeks komposit. Selain itu juga telah dihasilkan sebuah naskah urgensi dan legal drafting berupa Draft Peraturan Presiden tentang Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah yang disampaikan dalam bentuk naskah urgensi sebagai acuan bagi tindak lanjut kegiatan ini.

 

Tujuan/Maksud Kegiatan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut

  1. Mengidentifikasi dan Menyusun Model Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah
  2. Menyusun Naskah Urgensi tentang Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah
  3. Menyusun Regulasi (Nu/Rperpres) Tentang Indeks Daya Saing Daerah

 

Sasaran

Sasaran kegiatan ini antara lain :

  1. Tersusunnya Model Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah
  2. Tersusunnya Naskah Urgensi tentang Model Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah
  3. Tersusunnya Regulasi Tentang Indeks Daya Saing Daerah

 

Manfaat/Dampak Kegiatan

Manfaat dalam kajian ini adalah Adalah :

  1. Menghasilkan metode tentang pegukuran indeks daya saing daerah
  2. Memberikan dasar pijakan bagi terbentuknya konsorsium antar berbagai stakeholder terkait untuk membangun kesepahaman tentang konsep dan implementasi pengukuran indeks daya saing daerah
  3. Menghasilkan draft produk hukum yang mengatur tentang model pengukuran indeks daya saing daerah
C.    RINTISAN PUSAT PERAGAAN IPTEK DAERAH

Kegiatan Perintisan dan Pengembangan Pusat Peragaan (Puspa) Iptek Daerah merupakan salah satu upaya pemerintah sebagai bentuk pemasyarakatan dan pembudayaan iptek bagi masyarakat didaerah melalui pembentukan Puspa Iptek atau Science Center didaerah maupun pengembangan Puspa Iptek yang sudah eksis diwilayahnya masing-masing. Pusat Peragaan Iptek atau lebih dikenal science center merupakan wahana pendidikan non formal yang menyajikan media pembelajaran iptek interaktif melalui pendekatan alat peraga dan program pendidikan iptek. Science Center juga merupakan wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi iptek sehingga akan lahir generasi muda yang mampu bersaing di era global.  

 

Tujuan/Maksud Kegiatan

Puspa Iptek/science center di daerah dibentuk dengan maksud agar masyarakat didaerah mempunyai kesempatan untuk mengakses iptek secara langsung tanpa harus pergi ke ibukota.  Puspa Iptek di daerah untuk  dapat memberi gambaran kepada masyarakat daerah akan peranan iptek dan aplikasinya di kehidupan sehari-hari dan kehidupan modern. Dengan begitu masyarakat didaerah dapat tergugah rasa keingintahuan (curiosity), kesadaran dan semangatnya untuk menumbuhkembangkan iptek didaerahnya masing-masing. Selain itu Puspa Iptek didaerah juga dapat memberikan gambaran antara hasil pengembangan iptek dengan kemajuan dunia industri dalam kehidupan sehari-hari.

Perintisan dan Pengembangan puspa iptek daerah perlu komitmen yang tinggi dari pimpinan daerah di wilayahnya dalam membangun dan mengembangkan puspa iptek daerah guna kemajuan masyarakat didaerahnya. Perintisan puspa iptek daerah dilakukan melalui upaya pendampingan pemerintah daerah dalam membuat masterplan pendirian puspa iptek daerah, memberi insentif alat peraga iptek interaktif sebagai “stimulan” awal pembentukan puspa iptek daerah dan memberi konsultasi berkenaan dengan tahapan-tahapan  pembentukan puspa iptek daerah. Selain itu, pengembangan  Aspek kearifan lokal memegang peranan penting dalam pembangunan puspa iptek di daerah, hal ini disebabkan setiap daerah memiliki adat dan budaya tersendiri, diperlukan pendekatan sosial budaya yang menekankan pada kearifan lokal daerah. Pengelolaan puspa iptek di daerah dilakukan dengan memberikan fokus pada pengembangan sosial ekonomi masyarakat setempat yang nampaknya sejalan dengan perkembangan iptek.

 

Manfaat/Dampak Kegiatan

Pelaksanaan peresmian Pusat Peragaan Iptek di Propinsi Sulawesi Selatan  ini diikuti pula dengan berbagai kegiatan diantaranya Science For All (SFA),  Workshop baik untuk siswa SMP, SMA maupun guru Sains/IPA. Selain kegiatan tersebut, juga dilaksanakan Peragaan Iptek Keliling yang merupakan kegiatan pameran alat peraga sains interaktif yang dapat disentuh dan dimainkan oleh seluruh kalangan masyarakat dari anak usia dini hingga dewasa. Dalam kegiatan pameran ini akan berisi 30 alat peraga sains dalam suatu ruangan yang bertujuan untuk meningkatkan antusiasme masyarakat terhadap Iptek, khususnya minat kalangan pelajar dan generasi muda terhadap iptek.

Animo dan perhatian masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan Peringatan Hakteknas Ke-21 Tahun 2016 ini cukup tinggi. Berdasarkan data, media online mempublikasi sekitar 1.998 hasil penelusuran. Begitupun juga dengan tingkat kehadiran peserta dari berbagai rangkaian kegiatan Hakteknas Ke-21 Tahun 2016 begitu tinggi baik itu dari kalangan pemerintahan, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan para komunitas.

Melalalui Peringatan Hakteknas Ke-21 Tahun 2016 kali ini diharapkan gelora dan semangat inovasi terus digemakan ke seluruh pelosok negeri, bahwa kita telah memasuki era baru Inovasi Indonesia sebagaimana telah dicanangkan oleh Menko PMK atas nama Presiden di Solo, bahwa tahun 2016 adalah TAHUN INOVASI.

 

D.  PAKET APRESIASI BUDAYA IPTEK

 

Apresiasi budaya iptek merupakan salah satu kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh kemenristekdikti. Apresiasi budaya iptek yang pada pelaksanaanya disebut sebagai peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, disingkat Hakteknas merupakan salah satu hari bersejarah nasional yang diperingati setiap tanggal 10 Agustus berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1995.  

                                                                                                                                                                                        

Tujuan/Maksud Kegiatan

Pelaksanaan Hakteknas ke-21 juga merupakan sarana koordinasi bagi seluruh jajaran pemangku kebijakan dan kepentingan Iptek secara nasional, dalam rangka menumbuhkan semangat kreativitas dan inovasi teknologi untuk kemajuan bangsa. Juga dalam peringatan Hakteknas ke-21 ini, akan ditampilkan berbagai produk  inovasi komunitas iptek yang berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

 

Manfaat/Dampak Kegiatan

Peringatan Hakteknas ke-21 ini mengangkat fokus INOVASI karena saat ini prinsip-prinsip inovasi: better, cheaper, faster tanpa melupakan kualitas dan keunikan sumber daya kita yang dikembangkan dengan memanfaatkan Iptek, yang memungkinkan kita untuk masuk kedalam persaingan global.  Dengan demikian momentum ini sekaligus sebagai  ajang apresiasi bagi para stakeholders berprestasi yang menguntai dan memacu pertumbuhan inovasi bangsa (akademisi/peneliti sebagai penghasil iptek, swasta dan masyarakat sebagai pengguna iptek,dan pemerintah selaku penumbuh iklim inovasi).