Logo

PENGUATAN INOVASI TEKNOLOGI DI INDUSTRI

Latar Belakang

Di era globalisasi, inovasi teknologi merupakan salah satu faktor penggerak utama keberhasilan dalam memenangkan persaingan global. Inovasi teknologi muncul sebagai driver utama pembangunan nasional. Namun dalam konteks tersebut, cara terbaik untuk mendorong pembangunan secara berkelanjutan dengan inovasi teknologi tidak tepat jika tidak mempertimbangkan masalah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Definisi Iptek menurut persepsi masyarakat sekitar 76% mengatakan iptek sebagai penemuan, Iptek berkaitan dengan perbaikan kehidupan manusia sekitar 62% dan Iptek untuk melakukan perubahan 46%1). Artinya, iptek menjadi bagian dalam proses pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, paradigma pembangunan ekonomi suatu bangsa memasukkan iptek sebagai modal dasar selain sumber daya alam dan tenaga kerja. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, disebutkan bahwa salah satu misi pemerintah adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi ini dapat dicapai melalui pembangunan sumber daya manusia, meningkatkan penguasaan iptek melalui penelitian, pengembangan dan penerapan di industri untuk menghasilkan produk berdaya saing. Oleh karena itu, arah pembangunan nasional 2015 – 2019 adalah membangun keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada sumber daya alam, SDM yang berkualitas dan kemampuan iptek.

Berdasarkan arah pembangunan nasional yang ditentukan dalam RPJMN 2015-2019, maka Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (kemenristekdikti) berupaya meningkatkan penerapan pada sektor produksi untuk meningkatkan inovasi nasional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memfasilitasi penguatan kerja sama swasta/industri dan Litbang (LPNK/KL/PT). Hal ini sangat penting agar terjadi transfer iptek diantara kedua pihak.

Namun, saat ini peringkat daya saing Indonesia mengalami penurunan berdasarkan data International Institute For Manajemen Development (IMD 2016) peringkat daya saing Indonesia turun 6 peringkat, dari peringkat 42 ke peringkat 48. Kemudian menurut World Economic Forum (WEF) pada tahun 2016 dari urutan 34 menjadi 37 dari 140. Menurut Global Innovation Index (GII) pada bulan Agustus 2016 Indonesia berada pada level 88 dari 128 negara. Kondisi ini tentu saja merupakan tantangan yang harus di jawab bersama, mengingat potensi Indonesia baik dari sisi sumber daya alam maupun jumlah penduduk terbesar di dunia.

Salah satu permasalahan yang dihadapi, masih banyak hasil kegiatan riset yang dilaksanakan oleh Litbang (LPNK/KL/PT) baru mencapai tahapan uji alfa (pengembangan prototipe, replikasi dan uji laboratorium) dan beta (uji lapangan dan pengembanan lebih lanjut) namun belum sampai pada tahapan difusi. Tahapan difusi ini adalah teknologi yang dihasilkan sudah diterapkan oleh pengguna, inisiasi komersialisasi, pengembangan pasar dan komersialisasi lebih lanjut. Pada tahapan ini, diperlukan berbagai pengujian untuk memenuhi standar yang sesuai dengan keinginan pasar.

Selanjutnya, interaksi antara industri dan lembaga penelitian dipandang perlu untuk ditingkatkan, mengingat Kondisi yang ada saat ini adalah banyaknya hasil iptek litbang yang tidak diiringi dengan pemanfaatan secara optimal oleh industri. Beberapa industri besar mempunyai ketergantungan pada teknologi dari negara asing. Sementara lembaga litbang nasional belum sepenuhnya mampu menyediakan teknologi yang diperlukan oleh industri. Lembaga litbang seringkali terkendala dalam proses penerapan yang memerlukan biaya yang tidak sedikit. Proses alih teknologi menjadi kendala kedua belah pihak untuk menerapkan hasil penelitian dalam proses produksi di industri. Pengujian skala pilot, skala produksi, standardisasi, sertifikasi, modifikasi, rekayasa teknologi, pelatihan teknis, merupakan beberapa contoh tahapan penerapan yang harus dilalui oleh hasil litbang menuju hilirisasi.

Besarnya biaya penerapan seringkali membawa industri untuk berfikir ulang dalam penerapan hasil iptek litbang dalam negeri. Industri dengan pemahaman bisnis yang kuat, beranggapan bahwa membeli teknologi dari luar negeri bisa jadi lebih menguntungkan dibanding menggunakan hasil iptek litbang dalam negeri. Ketergantungan semakin besar pada negara asing penghasil teknologi dan kurangnya pemanfaatan teknologi hasil litbang dalam negeri2, menjadi salah satu faktor lemahnya daya saing Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain. Mengingat masih kurangnya jumlah pemanfaatan teknologi di industri maka diperlukan sebuah instrumen untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi di industri. Sesuai dengan UU No. 18 tahun 2002, Pasal 21, pemerintah dan pemerintah daerah berperan mengembangkan instrumen kebijakan. Instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud dapat berbentuk dukungan sumber daya, dukungan dana, pemberian insentif, penyelenggaraan program iptek, dan pembentukan lembaga.

Dalam rangka mendukung hal tersebut, maka salah satu instrumen kebijakan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi di industri adalah pemberian insentif kepada industri yang memanfaatkan teknologi lembaga litbang kementerian lembaga/ perguruan tinggi/industri dalam negeri yang sudah memiliki prototipe teknologi, atau lembaga litbang pemerintah dan perguruan tinggi yang telah melakukan kerjasama dengan industri dan memiliki prototipe.

Pemberian insentif telah dilakukan Kemenristekdikti sejak tahun anggaran 2015. Insentif ini telah disambut dengan cukup baik oleh industri dan lembaga litbang/perguruan tinggi di Indonesia dilihat dari jumlah proposal yang terus meningkat. Oleh karena itu, Kemenristekdikti berkeinginan untuk meningkatkan dampak positif pemberian insentif ini terhadap penguatan daya saing Indonesia. Hal ini dicapai melalui perbaikan-perbaikan, terutama dalam hal panduan proposal, yang termaktub di dalam Buku Panduan Insentif Teknologi yang Dimanfaatkan di Industri 2017.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan pemberian insentif adalah untuk mendorong hilirisasi teknologi hasil penelitian dan pengembangan (litbang) dan meningkatkan kapasitas industri dalam memanfaatkan hasil litbang dalam negeri.

Sasaran pemberian insentif adalah meningkatnya jumlah teknologi lembaga litbang dalam negeri yang dimanfaatkan di industri.

Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang terkait dan menjadi dasar hukum adalah: 1. UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

2. UU No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;

3. PP 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;

4. PP 35 Tahun 2007 Tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Kegiatan Perkayasaan, Inovasi dan Difusi Teknologi;

5. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 13 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015 – 2019; Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 341/M/Kp/V/2015 tentang Program Insentif Teknologi yang Dimanfaatkan di Industri.

Definisi

Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2002, lembaga litbang dapat berupa organisasi yang berdiri sendiri, atau bagian dari organisasi pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, badan usaha, lembaga penunjang, dan organisasi masyarakat. Lembaga litbang yang dapat mengusulkan proposal adalah lembaga litbang pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, badan usaha dan lembaga penunjang.

Sedang menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2014, yang dimaksud dengan industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.